Diakui Johan jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya, yang cukup mengejutkan adalah menurunnya target penerimaan dari bank NTB sebesar 44,76% atau senilai -24,290 Milyar. Padahal di saat yang sama pada pos pembiayaan pengeluaran direncanakan penyertaan modal Bank NTB sebesar 15 Milyar.
Ditengah tekanan pemerintah pusat yang melakukan penundaan atau pemotongan DAU Provinsi NTB, Bank NTB yang sejauh ini berkontribusi sangat positif bagi pendapatan daerah, mencoba untuk menurunkan target dan tidak berkomitmen terhadap peraturan daerah yang telah ada.
"Hemat kami, ada kecendrungan tindakan yang kurang profesional dalam pengelolaan bank NTB, bahkan tindakan yang tidak mematuhi hukum.Dalam penelusuran kami, salah satu penyebab dari melemahnya kontribusi bank NTB adalah alokasi besaran jasa produksi yang tidak sesuai ketentuan yang ada. Pada Perda No 7 tahun 1999 ditetapkan besaran jasa produksi sebesar 10%, sedangkan realisasi jasa produksi sebesar 20% yang senilai 44 Milyar."ungkapnya dalam pandangan fraksi terhadap Raperda APBD Perubahan 2016 di gedung DPRD NTB.
Terkait dengan tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan peraturan daerah tersebut, maka fraksi PKS mengusulkan.Satu, meminta pemerintah daerah untuk mengevaluasi jajaran direksi Bank NTB untuk ditertibkan dan diarahkan agar mematuhi ketentuan peraturan daerah yang ada. Jika jajaran direksi tersebut mengabaikan arahan pemerintah, maka kami mengusulkan penyegaran pada jajaran direksi Bank NTB.
Dua, fraksi PKS mengusulkan audit investigatif atas hal ini. Audit ini diperlukan untuk menjaga profesionalisme bank NTB, dengan memetakan permasalahan secara tepat dan jalan keluar yang sesuai. Tiga, pemerintah daerah mengevaluasi rencana penyertaan modal kepada Bank NTB sampai Bank NTB memperbaiki kembali rencana penggunaan labanya yang disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Mohon tanggapan. Empat, secara paralel fraksi PKS mengusulkan kepada pimpinan DPRD untuk segera membentuk pansus Bank NTB yang melakukan penelaahan lebih lanjut dan lebih mendalam atas potensi pelanggaran terhadap ketentuan perda yang telah ditetapkan sebelumnya.I pr
