Seperti diungkapkan Carkaya SPi, Ketua DPP MSP Bidang Kedaulatan Pangan, bahwa yang terjadi di lapangan banyak kebutuhan di masyarakat khususnya para petani tidak terjadi merata, karena awalnya tidak dilakukan pengkajian secara komprehensif terlebih dahulu mengenai berapa besaran kebutuhan yang di butuhkan masyarakat.
Mengenai program pertanian, khususnya di bidang Infrastruktur,dikatkkannya, pada pelaksanaanya pihak BBWS hanya melaksanakan proyek tanpa mempertimbangkan besaran kebutuhan, meskipun dari sisi anggaran tersebut mencukupi.
Dengan kondisi tersebut, menurutnya, Pihak BBWS agar mengkaji terlebih dahulu besaran kebutuhan yang di butuhkan oleh masyarakat sebelum di laksanakannya program tersebut.
"Seperti misalnya di waduk bubur gadung yang terletak di Desa Loyang Kecamatan Cikedung kabupaten Indramayu, banyak masyarakat yang belum menikmati," Ungkapnya, Jumat (16/09).
Dia pun menilai, mengenai infrastruktur pertanian di wilayah III Cirebon yang menjadi tanggung jawab BBWS Cimanuk-Cisanggarung masih belum maksimal dalam memanfaatkan potensi irigasi.
"Mestinya BBWS bisa berinovasi, apalagi waduk Jatigede saat ini sudah mulai beroperasi. Paling tidak bisa menyiapkan infrastruktur pendukungnya," jelasnya.
Ia juga mengingatkan, bahwa Indramayu sudah menjadi daerah prioritas lumbung padi Jawa Barat, bahkan Nasional.
"Tapi tentunya itu harus dilakukan secara serius, pihak BBWS tentu bisa mengajak semua pihak untuk meminta saran dan masukan, agar setiap program yang direncanakan hasilnya sesuai dengan harapan," ungkapnya.
Menurutnya, BBWS Orientasinya hanya pada proyek, bukan bagaimana agar menyejahterakan petani, misal agar dapat menghitung indeks pertanaman dan indeks panen, juga seberapa banyak penerima manfaat setelah adanya proyek BBWS tersebut.