LOMBOK TENGAH, sasambonews.com. Lambannya pembangunan dam Mujur diwilayah Praya Timur Loteng, disebabkan kurangnya komitmen pemerintah daerah dalam menyikapi persoalan pembangunan Dam Mujur. Salah satunya soal anggaran pembebasan lahan. "Hingga kini Pemda masih lamban dan kurang komitmen dalam menyikapi pembangunan Dam Mujur. Itu terlihat tidak adanya anggaran pembebasan lahan yang tertunag di APBD," terang Ketua Komisi III DPRD Loteng M Humaidi
Diterangkan Humaidi, kalau memang pemda serius dan punya komitmen, otomatis dam Mujur itu tidak terbelit persoalan seperti saat ini. Sehingga, nasib Dam Mujur sebenarnya tergantung dari Komitmen Pemda Loteng.
Beda dengan Pembangunan Bendungan Pandan Duri Kabupaten Lotim dan Bendungan Bintang Bano Kabupaten Sumbawa Barat, itu bisa terbangun karena adanya komitmen Pemda.
Padahal bila dilahat dari tahap pengusulan, kedua bendungan itu belakakang diusulkan. Tapi, karena adanya komitmen Pemda terhadap pembebasah lahan, maka bendungan itu bisa dibangun.
Oleh sebab itu, kalau hingga tahun 2019 juga tidak ada terlihat komitmen pemda, maka pembangunan dam Mujur bisa molor. Karena di tahun 2019, direncanakan sudah mulai kontruksinya. Sehingga sesuai rencana pemerintah pusat ditahun 2017 mendatang sudah dilakukan pembebasan lahan. "Tahun ini direncanakan untuk penyelesaian Larap nya," ujarnya.
Dengan demikian, dalam penyelesaian Larap ini, pihaknya sudah mengalokasikan anggarannya. Dimana, anggaran tersebut, akan digunakan untuk kebutuhan teknis Dinas PU dan ESDM selama melaksanakan studi pengadaan lahan, pemindahan penduduk dan pemukiman warga. Salah satunya, agenda sosialisasi di Desa Kelebuh. "Sebanarnya ada sejumlah dusun di Desa Kelebuh yang belum selesai," ujarnya.
Disatu sisi, parahnya lagi, pemerintah pusat sepertinya tak gubris soal Dam Mujur sebab belum ada pembicaraan mengenai pola patungan anggaran pembebasan lahan. Apalagi pembangunan fisik.
Kepala Pusat Air Tanah Dan Air Baku, Direktorat Jendral Sumberdaya Air, Kemen PU dan PR Dwi Sugianto menyatakan, hingga kini belum ada pembahasan mengenai jadwal tahapan pembangunan Dam Mujur.
Dikarenakan masih adanya persoalan social di tengah masyarakat yang belum selesai."Intinya selesaikan dulu masalah sosialnya. Baru bisaberbicara anggaran dan proses tahapan pembangunan," terang Mantan Kadis PU Provinsi,beberapa waktu lalu.
Namun, yang jelas kata Dwi, dam Mujur itu pasti dibangun. Hanya saja, dam terbesar kedua setelah bendungan Batujai itu, belum jelas tahun berapa akan dibangun. Kalau dari jadwal, direncanakan direalisasikan tahun 2019 mendatang. Namun, itu belum pasti, karena banyaknya persoalan yang harus diselesaikan oleh Pemkab setempat.
Apalagi terangnya, Pemkab setempat saat ini tengah melaksanakan proses pengadaan lahan dan Amdal.Parahnya lagi, warga lingkar dam Mujur melakukan penolakan keras. "Yang jelas jadwal akhir pembangunan bendungan, dam atau embung pemerintah di seluruh Indonesia, ditargetkan sampai tahun 2025 mendatang. Artinya, pembangunan fisik dam Mujur harus rampung, sebelum tahun itu. Jika tidak, Dam Mujur hanya mimpi semata," tungkasnya. |dk
