MATARAM,Sasambonews.com. Pemerintah provinsi melihat bahwa dengan kenaikan harga cabai ini hanya dimanfaatkan sebagai alat politik oleh partai tertentu untuk menarik simpati , seperti bertebarannya spanduk menolak kenaikan harga-harga oleh salah satu partai politik malah sebaliknya akan membuat masyarakat menjadi panik dan tidak melihat bahwa ini sebagai potensi yang besar untuk dikembangkan di Nusa Tenggara Barat, hal ini disampaikan Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Hj.Putu Selly Andayani.
Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTB Hj.Putu Selly Andayani ,Rabu (25/1/2017) ditemui di ruang kerjanya mengkritik adanya spanduk yang terpampang di DPRD NTB oleh Fraksi PKS terkait penolakam kenaikan harga -harga, menurutnya hal tersebut terlalu dipolitisir."Kenaikan harga apa?, kita tidak ada kekurangan cabai justru kita berpotensi mengembangkan cabai ini.
Sebenarnya tidak ada kekurangan dan kenaikan harga, sekarang sudah normal kan,"ungkapnya.
Menurut Selly seharusnya dewan tidak membuat masyarakat menjadi cemas didaerah ,Sebab NTB sudah sangat mencukupi terkait cabai tersebut."Jadi janganlah membuat panik masyarakat. Jangan jadi alat politik,buktinya tidak ada kejadian apa-apa,"kesalnya.
Menurut Selly selama ini dalam pantauannya tidak ada masalah dalam bongkar muat dan harga sekarang ini mulai stabil ."Selama tidak ada masalah dengan bongkar muat barang dan kebutuhan cabai memenuhi, kalau stok kita kurang terus dijual keluar baru kita bereaksi. Inikan kita stok memenuhi, dan permintaan dari luar juga sangat banyak kenapa kita larang untuk dibawa keluar."tandasnya.
Anggota Komisi II DPRD NTB yang juga Wakil Ketua Fraksi PDIP Made Slamet juga melihat dengan adanya kenaikan harga cabai ini, daerah NTB memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan cabai."Jadi jangan kita harus melihat ,bahwa potensi kita di cabai sangat besar . Jangan kemudian karena kenaikan harga cabai kita cari ikut panik ,justru petani diuntungakan. Pemprov harus mendengar langsung."terangnya.Ipr
Related Posts :
Gubernur: KAD Yang Dibentuk KPK Dapat Menjadi Wadah Komunikasi Efektif Antara Pemerintah dan dunia Usaha BERITA MALUKU. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah (KAD) di Provinsi Maluku. Pembentukan Komite Advokasi… Read More...
Gubernur Maluku: ASN Yang Pensiun Harus Dengan Cum Laude BERITA MALUKU. Gubernur Maluku, Said Assagaff memiliki pandangan tersendiri untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang pensiun dengan tidak … Read More...
Blora Deklarasikan Pileg dan Pilpres 2019 Aman Damai Usai penandatanganan ikrar Pileg dan Pilpres 2019 Damai, perwakilan partai politik bersalaman dengan Bupati, Kapolres, Dandim,… Read More...
Gempa Tak Rusak Infrastruktur Jalan Di LotengLombok Tengah, sasambonews.com- Infrastruktur jalan maupun jembatan di Lombok Tengah sampai saat ini kondisinya masih baik meski pun gempa h… Read More...
Group Kulit Kenari Belanda Berikan Bantuan Bagi SD Al-Wathan Ambon BERITA MALUKU. Group Kulit Kenari Belanda, yang diketuai, Paul Saimima, kembali menunjukan kepeduliannya di dunia pendidikan di Maluku, … Read More...