Tidak asing lagi bagi seluruh masyarakat Papua atas nasib yang mereka alami selama ini karena ulah segelintir oknum OPM dan KNPB tersebut dengan berbagai aksi kekerasan dan penindasan serta propaganda dan provokasinya, Untuk itu masyarakat Papua harus terus bersorak satu suara agar Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) segera dibubarkan oleh pemerintah karena keberadaanya dan perjuangannya melanggar konstitusi.
Berbagai manuver propokatif politik dan aksi- aksi anarkis yang selama ini dilakukan oleh kelompok organisasi seperti KNPB dan ULMWP menjadi musuh dalam selimut dari seluruh masyarakat Papua. Isu-isu tentang kabar miring yang tidak pernah benar dan sesuai kenyataan yang terjadi dilapangan selalu disebarluaskan kepada seluruh masyarakat yang membuat masyarakat semakin risih dan geram dengan pemberitaan tersebut.
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) merupakan salah satu organisasi di Wilayah Papua Barat yang saat ini sedang naik daun. Namun naik daunnya bukan karena hal yang baik melainkan karena sering berbuat onar dan memprovokasi masyarakat. KNPB sering melakukan aksi demo yang berujung bentrok dengan aparat keamanan dan melanggar ketertiban umum sehingga berdampak meresahkan masyarakat yang selanjutnya berbagai peristiwa tersebut diputar balikan faktanya untuk dipublikasikan dan dijual ke media international guna mendapat perhatian dan simpati masyarakat internasional. Hal seperti ini tidak bisa dibiarkan begitu saja, karena negara ini bukan negara yang dihuni oleh provokator seperti para aktivis KNPB. Sehingga pantas jika KNPB itu dibubarkan agar tidak ada lagi organisasi yang membuat resah masyarakat dan merongrong keutuhan NKRI.
Organisasi-organisasi faksi politik di Papua, dalam usahanya memisahkan Papua dari Indonesia, mencoba menarik dukungan dari berbagai Negara di dunia, termasuk Negara-negara di kawasan Eropa, Asia Pasifik juga Australia. Pergerakan di kawasan Asia Pasifik, seperti yang kita ketahui sendiri, walaupun dalam KTT PIF (Pacific Island Forum), Negara-negara pasifik di Melanesia mengakui kedaulatan Indonesia di Papua, tetapi masuknya pembicaraan tentang pelanggaran HAM di Papua di forum PIF yang merupakan forum ekonomi dan pembangunan serta bukan forum HAM merupakan upaya segelintir pihak yang coba menginternasionalkan isu Papua dengan berbagaim manuver pemutarbalikan fakta yang semuanya ini terdapat kepentingan terselubung di dalamnya.