MATARAM,Sasambonews.comDemokrat menawarkan bahwa Gubernur NTB yang dipilih nanti di Pilgub 2018 bisa digilir dari pulau Sumbawa dan Wakil Gubernur dari Lombok, namun PDIP menyindir bahwa pemilihan gubernur ini bukan seperti "Piala Bergilir".
Wakil Ketua DPD Partai Demokrat NTB H.Mahalli Fikri menawarkan agar gubernur NTB kedepan dari pulau Sumbawa sebab pada tahun-tahun sebelumnya yakni pernah Gubernur dari Bima dan wakil dari Sumbawa ,kenapa hal ini tidak dicoba pada Pilgub 2018." Kita pernah punya Gubernur Bima Wakil Sumbawa, Gubernur Lombok Wakil Sumbawa dua kali. Maka, apa tdk perlu kita polarisasi pemimpin NTB kali ini dg formasi Gubernur Sumbawa dan Wakil Lombok ? ,"tandasnya ditemui diruang kerjanya ,Senin (20/2/2017).
Selanjutnya , Mahalli memberikan contoh seperti Malaysia negara yang terdiri dari beberapa kesultanan dan meraka bergantian menjadi yang dipertuan agung sebagai pemimpin tertinggi. Demikian pula UEA (Uni Emirat Arab)." Dan kitapun terdiri dari 3 suku terbesar (Sasak, Samawa dan Embojo). Apakah tidak akan menjadi elok dan terbuktilah kita sebagai suku bangsa yg sangat pandai saling menghargai ketika kita memberikan saudara kita dari Samawa yg memimpin?,"terangnya.
Ketua Bappilu DPD PDIP NTB Ir.Made Slamet,MM mengungkapkan bahwa semua orang punya hak dan tidak harus didikotomikan." Ini bukan dikotomi, gubernur bukan seperti piala bergilir. Semua bisa kita kondisikan,"terangnya.
Made juga memberikan pembanding seperti zaman dulu yang bisa digilir setiap saat."Mungkin kalau dulu zaman sentaralisasi, bisa diganti kapanpun. kita tidak bisa samakan dengan Malaysia dan Singapura yang mereka sudah ada kesepakatan,"tandasnya.
Ia juga menyebut bahwa partai tidak bisa memaksakan apa yang menjadi keinginannya di masyarakat."Sekarang itu maunya masyarakat bukan semata-mata maunya partai. Sekarang ini desentralisasi, semua punya hak."tandasnya.Ipr