"Hukumlah yang berjalan. Semua orang tidak bisa berjalan di atas hukum," kata JK di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta Pusat, Minggu 28 Mei 2017.
JK meminta semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan. Proses penyelidikan oleh KPK akan menjadi pintu masuk awal membongkar praktik jual beli opini laporan keuangan. Hal ini menjadi pembelajaran tersendiri bagi kementerian dan lembaga (K/L) lainnya agar tidak bermain-main dengan laporan keuangan.
"Biar hukumlah yang berjalan. kita tunggu aja prosesnya," jelas JK.
Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat, 26 Mei 2017. Operasi lembaga antirasuah tersebut dilakukan di dua tempat, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).
"Tak mustahil juga kesimpulan WTP di sejumlah lembaga itu hasil kongkalikong juga, makanya kita harus desak KPK bisa membongkar itu. " tandas JK. *** Jerry Art.