LOMBOK TENGAH, sasambonews.com,- Jumlah APBD Kabupaten Lombok Tengah yang masih minim, menyebabkan pembangunan, perbaikan sampai pengelolaan sarana dan prasarana masih belum terlihat maksimal. Untuk bisa menggenjot peningkatan pembangunan itu, Pemkab Loteng berancana akan melakukan pinjaman dari luar.
Wacana pinjaman telah lama didengungkan Bupati Loteng, HM Suhaili FT dalam kepimpinan. Bahkan, pinjaman yang akan dilakukan kali ini akan diarahkan untuk pembangunan desain ulang pasar Kopang, sehingga menjadi pasar bertaraf Nasional.
Saat itu, Pemkab Loteng sudah melakukan pinjaman sebesar Rp 90 Miliar kepada PT Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini menjadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), untuk memenuhi peningkatan infrastruktur di Loteng.
Kini, Pemkab Loteng kembali melirik PT SMI yang merupakan sebuah lembaga keuangan non-Bank berbadan hukum milik negara yang berada di bawah Kementerian Keuangan. Apalagi, track record Loteng cukup baik sebelumnya, karena termasuk daerah yang paling rajin mengembalikan dana pinjaman.
Sekda Loteng, HM Nursiah mengatakan, alternatif pembiayaan bagi pembangunan dan perbaikan sarana dan prasana sangat dibutuhkan dalam mengakselerasi pembangunan. Percepatan pembangunan dilakukan di tengah keterbatasan anggaran. Sehingga, diperlukan alternatif-alternatif pembiayaan yang memungkinkan. Untuk itu, Pemkab Loteng berncana akan melakukan pinjaman kembali ke PT PIP yang kini sudah menjadi PT SMI. Dan ini, harus dilakukan, karena jika hanya mengandalkan APBD, pembangunan di Loteng tidak akan berjalan maksimal.
Namun, dalam pinjaman kali ini akan lebih pada pembangunan desain ulang pasar Kopang. Karena, selain kondisi yang saat ini masih belum tertata dengan rapi, Pasar Kopang juga merupakan wajah Loteng, yang lokasinya berada tepat dijalur Negara. "Inilah yang menjadi dasar perlunya dilakukan pembenahaan ulang terhadap pasar Kopang," terangnya.
Sementara, berapa jumlah yang akan dipinjam di PT SMI. Pihaknya belum bisa simpulkan, karena semua itu tergantung dari hasil study kelayakan. Tapi kalau dilihat dari esensi kebutuhan sementar, ia perkirakan study kelayakan akan membutuhkan anggaran sebesar Rp 150 miliar. "Kemungkinan kita akan lakukan pinjaman sebesar itu. Dan jangka waktu pinjaman tetap selama 5 tahun," pungkasnya. |dk
