Over Kapasitas, PNS Loteng Akan Dimutasi Ke Daerah Lain

Lombok Tengah, sasambonews.com- Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah harus bersiap siap kehilangan pegawai negeri sipilnya. pasalnya Menpan RB menilai PNS Lombok Tengah overkapasitas sehingga perlu dilakukan pengurangan.

PNS itu akan dipindahkan ke daerah daerah yang masih kekurangan PNS nya. Mutasi pegawai lintas daerah ityu dilakukan mengingat Lombok Tengah adalah daerah yang termasuk dalam daerah yang belanja pegawainya diatas 50 %. Selain Lombok Tengah, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima juga termasuk kabupaten yang melebihi kapasitas PNS nya.

Menanggapi hal itu Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda LOmbok Tengah mengatakan sanpai saat ini belum diterima juklas juknis pemutasian tersebut meski demikian dia mengaku sudah mendapatakn informasi soal Lombok Tengah masuk dalam daerah yang akan dikurangi PNS nya. "Kita masih tunggu dari pusat, belum ada surat edarannya" ungkapnya.

sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Apratur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memastikan akan memutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di daerah yang belanja pegawainya di atas 50% dari APBD.

Menurut Menteri PANRB, Asman Abnur, ada ratusan daerah yang anggaran belanja pegawainya lebih dari 50%, padahal sekarang ini belum sampai tengah tahun.

"Itu saya enggak hafal, masih ada sekitar 100 daerah lebih. Daerah tingkat 2 lebih di atas 50% belanja kepegawaiannya," kata Asman di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/5/2017).

Asman menuturkan, mutasi yang dilakukan pemerintah masuk ke dalam program redistribusi PNS. Jadi, nantinya PNS akan dimutasi ke daerah-daerah yang anggaran belanjanya masih di bawah 50%, atau ke daerah yang memang masih kurang jumlah aparaturnya.

Hingga saat ini, kata Asman, penerapan redistribusi PNS telah dilakukan di beberapa provinsi. Upaya yang telah dilakukan adalah menyebarkan PNS lulusan SMA/SMK yang awalnya berada di tingkat kecamatan/kelurahan ke tingkat provinsi, begitu juga sebaliknya.

"Sekarang sudah jalan, sekarang karena sudah ada kebijakan yang SMA/SMK masuk ke provinsi jadi akan mengurangi beban daerah. Khususnya kabupaten/kota," tutupnya