| Kajari |
LOMBOK TENGAH,sasambonews.com. M
eski Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) sudah dibentuk oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Loteng. Hanya ada beberapa SKPD yang telah minta pendampingan. Sedangkan yang lainnya masih kurang respon. "Hingga kini, hanya ada tiga SKPD yang telah minta pendampingan. Diantaranya, Dinas PU dan ESDM, Dinas Pertanian dan Peternakan, serta Dinas Kesahatan Loteng. Selain itu, PDAM juga masuk dalam pendampingan kami," terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Loteng, Fery Mupahir, SH. MH, di kantornya, rabu 30/11.Sebenarnya kata Fery, tim berharap agar dinas bisa merespon minta pendampingan. Agar dalam pelaksanaan pembangunan, bisa berjalan sesuai dengan harapan dan hajatan pemerintah. Paling tidak pejabat tidak mengalami kesalahan dan melanggar hukum dalam mengambil keputusan.
Selain itu, untuk menggenjot pembangunan, diakuinya, pembentukan TP4D merupakan salah satu upaya pencegahan tindakan korupsi oleh pejabat yang berwenang. Antara lain dengan melakukan penerangan dan penyuluhan hukum, melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah untuk pencegah terjadi penyimpangan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi keuangan negara. "Sebenarnya silahkan minta pendampingan. Sehingga kedepan, semua program berjalan dengan lancar atau tidak menimbulkan masalah," ujarnya.
Artinya, jangan dikemudian hari, ketika ada masalah baru datang. Tapi, intinya pihaknya sudah ingatkan dan sosialisasikan seperti apa tupoksi dari TP4D. Dan, tidak semua program juga akan didampingi TP4D. Paling program-program yang rentan menimbulkan masalah. "Intinya kami sudah ingatkan. Kemudian ada masalah, kami akan sikat," tegasnya.
Sedangkan, beberapa waktu lalu menanggapi persoalan ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, H Nursiah meminta seluruh SKPD supaya memanfaatkan keberadaan TP4D. Apalagi ini, sudah ada MOU pak Bupati dengan Kejari Loteng. Dalam hal, pengawalan dalam setiap program. Hal ini juga dimaksud, supaya semua program bisa berjalan sesuai dengan harapan. "Semua SKPD nanti kita undang. Kemudian kita harapkan untuk bisa mendukung kebijakan pemerintah pusat itu melalui TP4D," tungkasnya. |dk